Komisi XI bersama pemerintah sepakat untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Perasuransian di tingkat panitia kerja (panja). Rapat kerja dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis, sedangkan perwakilan dari pemerintah, hadir Menteri Keuangan Chatib Basri.

“Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebanyak 556 DIM yang diajukan pemerintah. DPR sepakat dengan pemerintah sebanyak 308 DIM. DPR mengusulkan perubahan dari yang diusulkan pemerintah sebanyak 248 DIM. Tapi ada usul dari DPR sejumlah 41 DIM. Jadi totalnya 597 DIM, dimana 597 DIM ini akan menjadi subjek yang akan dibahas pada rapat panja antara DPR dengan pemerintah,” jelas Harry di ruang rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Senin (8/7).

Pembahasan raker berikutnya, Komisi XI membentuk panja untuk membahas RUU ini. Harry menjelaskan ada 25 nama anggota Komisi XI yang masuk anggota Panja. Dari pimpinan Komisi XI adalah Emir Moeis, Harry Azhar Azis, Andi Timo Pangerang, dan Andi Rahmat.

“Dari Fraksi Partai Demokrat adalah Vera Febyanthi, Achsanul Qosasi, A Reza Ali, Paiman, dan Saidi Butar Butar. Dari Fraksi Golkar, Ade Komaruddin, Edwin Kawilarang, Kamaruddin Sjam, dan Nusron Wahid. Tapi dari Golkar mungkin ada perubahan,” jelas Harry.

Sedangkan dari Fraksi PDI Perjuangan, Rai Wirajaya, Indah Kurnia, dan Arif Budimanta. Dari Fraksi PKS ada Ecky Awal Mucharam dan Muhammad Firdaus. Mohammad Hatta dan Ichlas El Qudsi dari Fraksi PAN. Kemudian dari Fraksi PKB Mustofa Assegaf, Anna Mu’awaah dari Fraksi PPP, Fraksi Gerindra Dhohir Farisi, dan Fauzi Ahmad dari Fraksi Hanura.

Sedangkan susunan panja RUU Perasuransian dari Kementerian Keuangan terdiri dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Staf Ahli Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, dan Sekretaris Jenderal.

“Dari Kementerian BUMN karena belum hadir hari ini, nanti akan dikonfimasi. Tapi kemungkinan dari Deputi Bidang Jasa Keuangan. Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM ada Dirjen Perundang-undangan,” jelas Menkeu Chatib Basri.

Chatib menambahkan bahwa pemerintah juga akan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjadi narasumber dalam pembahasan di panja. Mantan Kepala BKPM ini menilai pembahasan RUU Perasuransian membutuhkan koordinasi yang penting dengan OJK dan LPS. (sf)/foto:odjie/parle/iw.